Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 digelar pada hari Rabu (14/6/2023).

Rapat tersebut diikuti oleh Bupati Luwu , Dr. Drs. H. Basmin Mattayang, M.Pd, didampingi oleh Inspektur Daerah Kabupaten Luwu, Achmad Awwabin, S.STP, M.Si, CGCAE. Kegiatan yang berlangsung secara daring tersebut dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo.

Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2023 mengangkat Tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi.  Kegiatan ini dihadiri oleh pimpinan kementerian, lembaga negara dan pemerintah daerah, pimpinan APIP dan pemeriksa eksternal, serta pimpinan BUMN dan BUMD.

Dalam sambutannya, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada BPKP yang selama ini menjaga tata kelola pemerintahan bisa lebih efektif dan efisien. Saat ini situasi dunia sangat sulit, sehingga semua anggaran negara harus produktif. Untuk mewujudkan Indonesia Emas sangat dibutuhkan pengawasan.

Tugas BPKP bahwa pengawasan harus berorientasi pada hasilnya bukan pada prosedurnya, pengawasan berorientasi pada hal-hal yang konkrit agar semua anggaran dapat produktif.

Pengawasan oleh BPKP harus dapat memberikan rekomendasi, mendampingi, serta mengawal pelaksanaan rekomendasi dimaksud. Kementerian, lembaga negara, dan pemerintah daerah jangan mengabaikan rekomendasi-rekomendasi dari BPKP, harus dilaksanakan.

Selanjutnya, Jokowi menekankan pentingnya pengawasan intern agar setiap program pemerintah terjaga dengan baik. Di sinilah pentingnya peran pengawasan. Selain itu, peran efektif APIP dalam transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan juga sangat penting

Peran efektif APIP yaitu untuk memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah, kemudian untuk memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Kemudian, APIP juga memberikan masukan yang dapat memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Dengan adanya peran APIP dalam kawal produktivitas untuk transformasi ekonomi diharapkan dapat memberikan dampak meningkatnya penerimaan negara dan pengeluaran negara menjadi efektif sesuai sasaran dan tujuan, serta dapat melakukan pencegahan. (*)